KNPB Sesalkan Tindakan Polres Mimika

GOSAGANUATAU, Jayapura--- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyesalkan tindakan yang dilakukan Polres Mimika yang telah menangkap anggota KNPB dan anggota PRD Mimika dengan prosedur hukum yang tidak jelas.

Hal ini disampaikan juru bicara nasional KNPB, Wim Medlama pada senin (25/9) kemarin ketika ditemui media ini di sekiatar perumnas III Waena, Jayapura, Papua.

“Medlama menjelaskan, kemarin enam anggota KNPB wilayah kabupaten Timika dan anggota Parlemen Rakyat Daerah Mimika mengikuti suatu pertemuan dan saat pulang keenam orang anggota KNPB dan anggota PRD tersebut diincar oleh aparat kepolisian dan ditangkap,”jelasnya.

“Setelah ditangkap, lanjut dia, mereka dibawa ke Polres Mimika dan diperiksa di mapolres Mimika. Saat diperiksa aparat kepolisisan tidak menemukan alat bukti , mereka hanya temukan sebuah surat undangan”.

“Kemudian Kronologisnya, sekitar pukul 16 mobil yang ditumpangi oleh para anggota KNBP dan PRD wilayah mimika dikejar oleh 3 mobil. Ketiga mobil itu, satu mobil patroli, dua mobil lainnya adalah mobil Avanza”.

“Ketiga mobil itu adalah gabungan satuan Brimob, Lantas dan aparat yang bertugas untuk berpatroli”

“Mereka dikejar dari jalan irigasi dan mereka ditangkap di dekat gereja Ebenhaezer, Gorong-gorong dan selanjutnya dibawa ke Polres Mimika untuk ditahan”.

“Keenam orang anggota KNPB dan PRD yang ditahan itu adalah, Markus Murry, Oktavina Iba, Tina Baru, Agustina Hegemur, Rosiana Hindom dan Amariau”.

“selanjutnya mereka ditahan di Polres Mimika, tadi pagi baru mereka sudah dibebaskan,”terangnya.

“Kami KNPB sangat kesal dengan tindakan kepolisian kabupaten Mimika yang menangkap orang dengan alasan tak masuk akal dan tanpa prosedur hukum yang jelas,” tegas Wim.

“Medlama juga mengatakan, Polisi menangkap mereka dengan alasan yang tidak jelas hanya kecurigaan saja yang mereka tangkap,”tambah Medlama.

“Hal ini merupakan lanjutan tindakan aparat militer ditanah Papua ini yang sedang membungkam ruang demokrasi dan ini termasuk salaha satu pembungkaman terhadap ruang demokrasi di tanah Papua Barat,” ungkapnya.

“Dengan tegas kami meminta supaya Negara indonesia segera membuka ruang demokrasi yang ditutup rapat dan dibungkam oleh aparat di Papua Barat,” tegasnya.

Arnold Belau