Ucapan-Ucapan Untuk Valentines Day

 Di bawah ini ada beberapa kumpulan ucapan selamat hari valentine, sms ucapan hari valentine untuk pacar, sms ucapan selamat hari valentine untuk cewek, untuk cowok, kekasih dan orang-orang yang anda sayanggi. Ucapan Selamat Hari Valentine.

Orang bilang lautan itu indah…tapi aku bilang tidak.
Orang bilang danau itu cantik…tapi menurut aku tidak.
Aku bilang kehidupanku itu indah dan cantik…karena ada kamu dihidupku.

Aku suka cara kamu membuatku jadi jatuh cinta
Salah tingkah ku jadinya, semua yang ada padamu,
mampu bangkitkan hayalku
met valentine days

Kata siapa tuhan tidak adil
Kata siapa tuhan tidak ada
mereka itu semua bohong dan tak tahu kekuasaan tuhan
Bukti bahwa tuhan itu adil dan ada adalah keindahan dan kesempurnaan ciptaannya seperti dirimu sayang.

“sungguh sayang untuk mengedipkan mata, jika wujudmu ada dihadapku…
untuk membuka mata, jika wajahmu terbayang dilamunku…
sungguh aku sayang kamu…”

saat diriku menatap mu
hatiku terjebak oleh cinta
terpesona hatiku menatap mu
saat dirimu melihatku
hati terasa tenang dan damai
aq ingin memelukmu dan mengucapkan selamat hari valentine

saat hati terjebak oleh cinta
saat diri ini tidak bisa menahan
dan terhanyut oleh getaran cinta
betapa indah nya cintamau oooh valentine day

Patrick Arnold Belau

INDONESIA DI PREDIKSI TERPECAH MENJADI 8 BAGIAN

bendera indonesia

illary Clinton, Diplomasi Publik dan Skenario Balkanisasi Nusantara
Dikirim oleh Webmaster

Kedatangan Menteri Luar Negeri baru Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton ke Jakarta belum lama ini Februari lalu, memang cukup istimewa dan mengundang simpati berbagai kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Maklum, mantan isteri Presiden Amerika Bill Clinton itu tidak sekadar datang dan mengadakan pertemuan dengan presiden beserta para menteri di Jakarta seperti yang dilakukan oleh George W. Bush. Melainkan juga menjalin serangkaian pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat seperti para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat seperti yang digelar di Gedung Perpustakaan Nasional.

Ini memang sebuah model dari strategi Diplomasi Publik yang diterapkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika bahkan sejak era kepresidenan George W. Bush. Hanya saja, karena kebijakan luar negeri Bush yang memprioritaskan pada pendekatan militeristik yang ofensif terhaap berbagai negara berkembang, terutama negara-negara berpenduduk Islam, maka strategi Diplomasi Publik Amerika jadi tidak ada gunanya sama sekali.

Sekarang, dengan gaya kepemimpinan Barrack Obama yang berhaluan partai democrat yang secara tradisional selalu mengedepankan demokrasi dan penegakan Hak-Haka Asasi Manusia, maka Diplomasi Publik ala Hillary Clinton bisa menjadi efektif kembali.

Inilah yang diperagakan oleh Hillary ketika dalam rangkaian lawatannya ke Jepang, Indonesia, Cina, dan Korea Selatan. Betapa tidak. Sampai yang namanya acara hiburan musik yang yang dipagelarkan oleh sebuah stasiun TV swasta, Hillary dengan antusias menyempatkan hadir dan ikut serta dalam acara tersebut.

Gaya Bisa Sembunyikan Substansi

Namun berbagai elemen strategis baik di jajaran pemerintahan, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat, sebaiknya jangan terpedaya oleh gaya diplomasi public ala Hillary Clinton.

Skema dan kebijakan strategis pemerintahan Obama pasca Bush inilah yang harus dicermati secara seksama. Justru latarbelakang Obama yang kulit hitam dan pernah mukim di Indonesia, secara sadar atau tidak justru bisa dimanfaatkan sebagai intrumen psikologis untuk menaklukkan ego para elit politik di pemerintahan maupun DPR yang sepanjang masa kekuasaan Bush boleh dibilang sangat anti Amerika.

Apalagi dengan adanya invasi Bush ke Afghanistan dan Irak yang notabene negara berpenduduk mayoritas Islam, maka sentiment Amerika praktis telah menjadi isu untuk meggalang solidaritas seluruh elemen-elemen Islam yang ada di Indonesia. Tak terkecuali Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia namun berhaluan moderat dan penuh toleransi.

Karena itu, adanya pergeseran politik luar negeri Obama melalui gaya Diplomasi Publik Hillary Clinton, merupakan opsi yang logis diterapkan Amerika untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi semasa Bush berkuasa.

Namun, apakah ada yang berubah secara fundamental dari sisi motivasi Amerika sebagai kekuatan global yang bertujuan menguasai dunia? Rasa-rasanya belum ada perubahan yang berarti alias sama saja.

Tidak percaya? Dalam kampanye Obama, meski dia secara tega akan menarik mundur pasukan Amerika dari Irak, tapi lucunya Obama malah mendesak agar jumlah pasukan Amerika di Afghanistan malah diperbanyak.

Ada apa di balik opsi yang diambil Obama tersebut? Tak sulit menjawabnya. Afghanistan tidak saja berbatasan dengan Pakistan yang selama ini berada dalam pengaruh Amerika baik dari segi politik maupun militer, tapi pada saat yang sama Afghanistan adalah negara yang secara langsung bisa mengakses negara-negara Asia Selatan yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Seperti Khazakstan, Uzbekistan, Kirgistan, dan lain sebagainya.

Negara-negara ini, menurut beberapa sumber informasi yang berhasil dihimpun Global Future Institute (GFI, memiliki sumberdaya alam khususnya minyak dan tambang batubara, dan dalam skala yang cukup besar.

Selain itu, kebijakan luar negeri Obama yang tetap offensif terhadap Afghanistan, merupakan indikasi bahwa Amerika mulai tidak mempercayai Presiden Pakistan Jenderal Parvez Musharaf.

Apalagi selama ini Inter Service Intelligence(ISI), badan intelijen Pakistan secara diam-diam tetap mendukung dan melindungi kelompok-kelompok Islam radikal termasuk Taliban dan Al-Qaeda.

Artinya, meski Obama dan Clinton memilih pendekatan non-militer dalam menarik simpati dan dukungan negara-negara berkembang termasuk Indonesia, namun ketika ancaman nyata memang cukup jelas bagi mereka seperti kasus Afghanistan, maka Obama dan Clinton pun akan mendukung opsi penggunaan kekuatan bersenjata.

Kepentingan Strategis AS di Indonesia

Dengan cara pandang tadi, maka lawatan Menlu Clinton ke Jakarta Februari lalu pastilah sarat dengan kepentingan strategis. Meski dalam pernyataannya setelah bertemu Menlu Hassan Wirajuda Menlu Clinton memuji praktek demokrasi di Indonesia, namun yang tersirat adalah peringatan agar Indonesia jangan sekali-kali punya keinginan untuk merubah.

Di sinilah sisi rawan dari platform politik pemerintahan Obama. Dengan demokrasi dan penegakan HAM sebagai isu sentral, maka masalah masa depan Aceh dan Papua bisa menjadi durii dalam daging bagi hubungan Indonesia-Amerika ke depan.

Apalagi sebuah badan riset dan pengembangan strategis di Amerika bernama Rand Corporation, yang dikenal sering melayani secara akademis kepentingan Departemen Pertahanan Amerika(Pentagon) dan atas dukungan dana dari Pentagon, internasionalisasi Aceh ternyata masih merupakan isu sentral dan agenda mereka hingga sekarang.

Bahkan dalam scenario building yang mereka gambarkan, wilayah Indonesia harus dipecah menjadi delapan bagian.

Sekadar informasi, rekomendasi Rand Corporation ihwal memecah Indonesia jadi 8 bagian tersebut dikeluarkan pada tahun 1998. Artinya, pada masa ketika Presiden Clinton masih menjabat sebagai presiden. Berarti rekomendasi Rand Corporation atas sepengetahuan dan sepersetujuan Presiden Clinton dan Pentagon.

Nah dengan demikian, menjadi cukup beralasan bahwa rekomendasi Rand Corporation tersebut akan dijadikan opsi oleh Obama. Maklum, rekomendasi Rand Corporation dikeluarkan ketika suami Hillary masih berkuasa.

Artinya, skenario ”Balkanisasi Nusantara” menjadi opsi yang logis untuk diterapkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika di era Obama dan Hillary Clinton.

Dalam skenario Balkanisasi ini, akan ada beberapa negara yang terpisah dari NKRI. Yaitu Timor Timur, dan ini sudah terjadi pada 1999. Lalu Aceh, sepertinya sedang dalam proses dan berpotensi untuk pecah dengan melalui MoU Helsinki dan kemungkinan menangnya Partai Lokal di Aceh pada Pemilu 2009. Kemudian Ambon, Papua, Kalimantan Timur, Riau, Bali. Dan sisanya tetap Indonesia.

Anggap saja skenario ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Obama, maka besar kemungkinan skenario ini akan dijalankan Amerika tidak dengan menggunakan aksi militer.

Dalam skema ini, Diplomasi Publik Menlu Clinton akan menjadi elemen yang paling efektif untuk menjalankan skenario Balkanisasi Nusantara tersebut.

Dengan kata lain, mengakomodasi dan menginternasionalisasi masalah Aceh atau Papua, akan dipandang oleh Amerika sebagai bagian dari gerakan demokrasi dan penegakan HAM.

Dalam kaitan ini pula, Uni Eropa memang sejauh ini memang sudah menjadi pemain sentral di Aceh pasca MoU Helsinki. Misalnya saja Pieter Feith, Juha Christensen sementara dari persekutuan Inggris, Australia dan Amerika, mengandalkan pemain sentralnya pada Dr Damien Kingsbury dan Anthoni Zinni.

Mereka semua ini dirancang sebagai agen-agen lapangan yang tujuannya adalah memainkan peran sebagai mediator ketika skenario jalan buntu terjadi antara pihak pemerintah Indonesia dan gerakan separatis. Ketika itulah mereka-mereka ini menjadi aktor-aktor utama dari skenario internasionalisasi Aceh, Papua, dan daerah-daerah lainnya yang berpotensi untuk memisahkan diri dari NKRI.

Motivasi para penentu kebijakan luar negeri Amerika memang bisa dimengerti. Karena dengan lepasnya daerah-daerah tersebut, Amerika bisa mengakses langsung kepada para elite daerah tanpa harus berurusan dengan pemerintahan di Jakarta seperti sekarang ini.

Dorongan untuk memperoleh daerah pengaruh nampaknya memang bukan monopoli kepresidenan Bush. Obama pun pada hakekatnya bertujuan sama meski denan metode yang berbeda.

Baik Bush maupun Obama agaknya menyadari bahwa konstalasi negara-negara di kawasan Amerika Latin yang notabene merupakan daerah halaman belakang mereka, ternyata semakin sulit untuk dikontrol. Dan bahkan berpotensi menjadi negara musuh Amerika.

Perkembangan terkini adalah menangnya calon presiden El Salvador yang berhaluan sosialis Mauricio Funes. Ekuador yang sekarang dipimpin oleh Presiden Rafael Correa seorang sosialis yang mengagendakan perlunya revolusi dalam ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Luis Inacio Lula dari Brazil yang memprioritaskan pengamanan energi, Evo Morales dari Bolivia yang menekankan programnya pada nasionalisasi industri gas, pertambangan dan kehutanan. Serta pengembalian tanah rakyat kepada petani miskin, perlindungan warga Indian, dan sebagainya.

Beberapa presiden Amerika Latin yang berhaluan kiri-tengah adalah Presiden Chilie Michele Bachelet dan Presiden Peru Alan Garcia. Dan di atas itu semua, Hugo Chavez dari Venezuela yang belakangan perseteruannya dengam Amerika semakin menajam justru ketika Amerika dipimpin Obama yang lebih moderat dari Bush.

Perkembangan beruntun di Amerika Latin tersebut tentu saja mencemaskan Amerika, meski sebagai negara kecil tidak perlu dikhawatirkan secara kemiliteran. Namun ketika negara-negara tersebut tidak lagi kooperatif baik secara politik maupun ekonomi, jelas hal ini sangatlah mengganggu.

Apalagi ketika hal itu kemudian memicu kedekatan negara-negara latin tersebut kepada Cina, Rusia, Korea Utara, Iran dan lain sebagainya.

http://www.selamatkan-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=472&Itemid=63

www.selamatkan-indonesia.net

Akibat Hujan Deras Asrama Mahasiswa Intan Jaya di Jayapura Tertimbun Longsor

Kondisi Asrama Yang Tertimbun OLeh LOngsor, Foto : Arnold Kiba Belau

Jayapura –  Asrama mahasiswa pelajar asal kabupaten Intan Jaya tertimbun banjir akibart hujan deras yang mengguyur kota abepura, Jayapura, Papua  dini hari rabu (09/2).

Hujan yang terus mengguyur tersebut berlangsung kira-kira selama lima jam lebih, sejak pukul 19.00 WP  hingga 24.00 WP, kemudian antara pukul 24.00 dan pukul 01.00 pagilah huja kemudian berhenti.

Akibat dari hujan tersebut mengakibatkan terjadinya longsor di asrama milik mahasiswa dan pelajar asal intan jaya yang beralamat  kotaraja luar, abepura, Papua. Kerusakan akibat longsor tersebut antara lain mengakibatkan dapur asrama rubuh total dan tertimbun oleh tanah longsor, peralatan dapur hancur total, atap rumah (genting) hancur, selang air yang mengalir ke dapur putus, lampu yang di pasang di dapur pecah, tembok pembatas rumah dan gunung roboh.

Selain itu ada juga kamar para penghuni asrama yang tergenangi air. Air yang berasal dari bawah tanah dan mengalir keluar menerobos lantai yang dilapisi oleh semen dan tehel,  sehin gga kamar-kamar yang berada di lantai paling bawah atau lantai satu semua tergenang air.

Tidak hanya itu, hamper saja penghuni asrama yang sedang beristirahat tertimbung lokasi, namun hal itu tidak terjadi karena para penghuni berlari menyelamatkan diri saat longsor terjadi. 

Diduga bahwa terjadinya longsor tersebut karena hujan secara terus menerus sehingga dapat membawa akibat longsor, dan juga karena tak ada pohon ataupun batu yang bisa mencegah terjadi longsor.

Arnold Kiba Belau

Piter Tabuni : Tenaga Guru Di Kabupaten Intan JayaSangat Kurang

Kabid TKSD Kabupaten Intan Jaya, Piter Tabuni S.Pd (Foto : Beatrix Tabuni)

Intan Jaya--- Tenaga guru untuk TK dan SD di kabupaten Intan Jayasangat kurang, hal ini disampaikan oleh Piter Tabuni, S.Pd, kepala bidang TK dan SD kabupaten Intan Jaya, Papua pada kamis (22/12) siang tadi.

Kepada Papuan Voice melalui telephone selularnya Piter Tabuni mengatakan “seharunsya tenaga pendidik di kabupaten Intan Jayasatu sekolah jumlah gurunya minimal enam sampai sepuluh guru tetapi yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diharapkan”, kata Piter Tabuni.

“Setiap SD di Intan Jayarata-rata gurunya hanya satu guru dan paling banyak dua atau tiga guru saja. Guru di tingkat TK maupun SD di kabupaten Intan Jayasangat kurang sekali”, tambahnya.

“Kurangnya guru di kabupaten Intan Jayaini bukan karena kelemahan dari dinas Pendidikan kabupaten Intan Jayatetapi, hal ini disebabkan juga karena usia kabupaten Intan Jayabaru berumur tiga Tahun, sehingga hal ini bisa dimaklumi”, tuturnya.

Dengan melihat kondisi seperti ini kami dari pihak dinas sedang berusaha agar anak-anak sekolah di Intan Jayamendapat pendidikan yang layak.

“Kami sedang mencari guru kontrak untuk semua TK dan SD yang ada di kabupaten Intan Jaya. Untuk kontrak guru kami sedang membangu n kerja sama dengan universitas cenderawasih bidang pendidikan, KPG Nabire dan juga KPG Timika, lanjut Piter”.

“Harapan kami bahwa dengan membangun kerja sama dengan pihak Ucen maupun KPG Nabire dan Timika adalah untuk mudah kontrak guru untuk TK dan SD yang ada di kabupaten intan jaya. Sehingga harpan kami adalah dengan membangun kerja sama dengan ketiga pihak terkait, kami bisa mengontrak tenaga guru TK dan SD untuk setiap sekolah agar anak-anak dapat belajar dan mendapat pendidikan yang layak”.

ARNOLD BELAU

Selamat Hari Ibu ‘Mama’

Mamaku dan Aku, (Foto : Arnold)

Hari ini, tanggal 22 Desember. Dimana hari ini di tetapkan sebagai hari ibu sedunia.
Mama saya tidak tahu sedang apa dan saya juga tidak tahu apakah kau baik-baik atau tidak.

Mama....
Sa bingung sa mau bilang apa untuk mama
Meskipun hari ini mama tidak dengar, lihat dan rasakan tetapi
Sa hanya mau bilang bahwa “Mamaku Kau Luar Biasa” dan “Mamaku Kau Pahlawanku”
Terimakasih banyak mama, “Kaulah Pelita dan Jalanku”
Salut untukmu mama, dengan penuh payah dan dengan penuh penderitaan engakau rela membesarkan aku sehingga aku ada seperti saat ini

Mama.....
Kaulah inspiratorku.
Kalau saja mama tidak ada, pasti aku pun tak ada seperti yang saat ini
Karena engkau mama, sayasekarang sudah bisa meliahat dunia yang luas
Karena engkau mama, aku bisa ada
Karena engkau mama, aku bisa tahu dan melakukankannya
Karena engkau mama, aku bisa berjalan
Karena engkau mama, ak bisa jalan pada jalan yang saat ini saya jalani

Mama…….
Sulit untuk ku uraikan satu-satu
saya berdoa pada Tuha agar mama selalu di lindungi, dan doberikan umur yang panjang
saya berdoa pada Tuhan agar mama selalu diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik

mama….
Minta maaf semua perbuatan dan ucapan anakmmu yang pernah menyakiti hati mama
Sekali lagi anak minta maaf.
Tete manis tolong sampaikan salam saya pada Bunda yang ada di jauh sanaa…...

Menanggapi Pernyataan Menkopolhukam; Ada Banyak Tahanan Politik di Papua

Menkopolhukam, Djoko Suyanto (Foto : ist)

Tulisan ini sebagai tanggapan kritis terhadap pernyataan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Djoko Suyanto, karena pada Sabtu (12/12) dalam berbagai media online maupun cetak menyatakan bahwa tak ada tahanan politik di tanah Papua.

Ada dua point utama yang beliau sampaikan kepada media, pertama, tak ada tahanan politik di Papua , dan yang kedua, pemerintah indonesia telah berupaya serius untuk membangun tanah Papua.

Menkopolhukam jelas membantah ada tahanan politik di Papua seperti yang dituduhkan lembaga-lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang hak-hak asasi manusia (lihat: http://www.beritasatu.com/politik/21115-pemerintah-tegaskan-tak-ada-tapol-di-papua.html).

Menurut Menkopolhukam, penilaian sejumlah lembaga inernasional yang mengatakan bahwa ada tahanan pilitik di Papua itu tidak benar.

Kepada Direktur Amnesty International Wilayah Asia Pasifik, Sam Zarifi, Menkopolhukam mengatakan tak ada tahanan politik di Papua, yang ada adalah mereka yang ditahan karena melakukan tindakan kriminal.

Pada tanggal 7 Desember 2011, Usman Hamid, Penasehat Senior International Center for Transitional Justice (IJTC) dalam media tempo online justru mendukung upaya yang dilakukan oleh lembaga Amnesty International (lihat: http://www.tempo.co/read/news/2011/12/07/078370269/Pemerintah-Didesak-Bebaskan-Tahanan-Politik-Papua).

Artinya, ia sebagai senior IJTC tahu bahwa di Papua ada tahanan politik. Dan ia juga tentu mendukung upaya yang dilakukan Amnesty International untuk mendesak pemerintah Indonesia agar dapat membaskan para tahapan politik di Papua.

Meskipun kepada lembaga Amnesty International Menkopolhukam mengatakan tak ada tahanan politik , tetapi fakta di lapangan berbicara lain.

Filep Jacobus Karma (52) di tahan oleh pemerintah Indonesia karena keyakinan politiknya, dan disebut melakukan tindakan makar. Ia mendapat hukuman 15 tahun kurungan penjara –sampai saat ini masih mendekam di penjara.

Selain Karma, masih ada sekitar 50 orang Papua lagi yang di tahan karena keyakinan politik, dan yang paling terakhir adalah Forkorus Yaboisembut, Cs, beberapa bulan lalu mereka ditahan Pasca pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III.

Karma dan 50 tahanan politik lainnya sama sekali melakukan tindakan makar seperti yang dituduhkan Menkopolhukam. Mereka murni melakukan aksi damai tanpa kekerasan (non violence).

Desakan lembaga Amnesty Internasional memang masuk akal, dimana mereka meminta pemerintah RI untuk membebaskan tahanan politik yang ada di seluruh Papua.

Jika Menkopolhukam menyatakan tak ada tahanan politik, maka kami kira ia telah melakukan pembohongan public, dan mempermalukan dirinya, juga permalukan Negara Indonesia di mata dunia internasional.

Sebab banyak lembaga-lembaga hak asasi manusia, termasuk komunitas internasional yang telah benar-benar tahu, kalau Indonesia telah menahan banyak aktivis Papua akibat aspirasi politik, dan itu dikategorikan sebagai tahanan politik.

Di tahun 2010, Human Rights Watch (HRW) pernah merilis sebuah laporan lengkap soal tahanan politik di Papua dan Maluku. Laporan tersebut diberi judul “Kriminalisasi Aspirasi Politik”.

HRW mengatakan aspirasi politik yang dilakukan warga sipil telah digiring oleh pemerintah menjadi tindakan kriminal, dan membenarkan penangkapan semena-mena yang pemerintah lakukan, dan ujung-ujungnya pasti di terali besi.

Artinya, pernyataan Menkopolhukam adalah sangat tidak benar. Karena faktanya saat ini, ada puluhan tahanan politik di Papua, dan malahan jumlahnya tiap tahun meningkat.

Sebaiknya pemerintah Indonesia harus jujur dan terbuka kepada lembaga-lembaga internasional yang bergerak dibidang hak asasi manusia, bahwa di Papua memang ada tahanan politik.

Pernyataan Menkopolhukam yang sangat kontra dengan fakta dilapangan semakin memperumit penyelesaiaan masalah di tanah Papua, dan menunjukan keenganan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah Papua.

Kemudian soal pernyataan Menkopolhukam yang menyatakan ada upaya dari pemerintah untuk membangun Papua, saya bias katakan ini sangat tidak benar juga.

Saat ini, upaya yang terus didorong pemerintah Indonesia adalah untuk terus membunuh, membantai, dan membinasakan orang Papua dari tanah kelahiran mereka sendiri.

Contoh kasus terbaru, seperti penyerangan oleh TNI/Polri terhadap warga sipil yang di tuduh TPN/OPM pada hari Selasa (13/12) kemarin.

Dengan pemberiaan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, maupun yang terbaru pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) tidak akan pernah menyelesaikan persoalan di Papua.

Persoalan Papua bukan soal kesejahteraan, tetapi soal harkat, martabat, derajat dan harga diri orang Papua di atas tanah leluhur mereka sendiri.

Harga diri kami sebagai orang asli Papua telah lama dihancurkan oleh pemerintah Indonesia sejak menguasai Papua di tahun 1961, dan melalui program-program dan kebijakan-kebijakan yang bukan menjadi kebutuhan orang Papua saat ini.

ARNOLD/PV

BUDAYA MEMBAYAR MASKAWIN DAN CARA PANDANG SERTA PERAN SONOWI atau BIG MAN DALAM ADAT SUKU MONI atau MIGANI

Dalam suku moni atau migani makawin dibayar oleh pihak lelaki. Lelaki disini berperan sebagai kepala keluarga. Di dailam adat dan kebiasaan masyarakat suku moni, pihak yang berhak untuk membayar maskawin adalah pihak laki-lakai. Sedangkan pihak yang berhak menuntut dan menerima maskawin tersebut adalah pihak perempuan. Saat membayar maskawin pu ada ketentuan-ketentuan tertentu yang dituntut oleh pihak perempuan.
Cara membayar maskawinnya biasanya disesuaikan dengan pembayaran maskawin ibu dari perempuan. Jadi cara pembayaran maskawin terhadap perempuan tidak melalui penetapan khusus yang menjadi patokan yang didasarkan pada penentuan bersama yang disepakati bersama dalam suku moni. Jadi intinya bahwa bayar maskwin sesuai dengan pembayaran maskawin ibu dari perempuan itu. Dan cara ini biasanya turun temurun.
Nah, bila maskawin perempuan itu tidak dibayar sampai si perempuan itu punya anak lagi berarti anak pertama bila perempuan, yang berhak untuk bicara soal perempuan itu bukan lagi dari pihak lelakinya tetapi yang berhak bicara soal perempuan itu adalah pihak dari saudara-saudara perempuan (om-omnya). Dengan alas an bahwa pihak perempuan belum membayar maskawin mamanya sehingga om-om dari si perempuanlah yang bertindak dan berhak untuk membicarakan soal maskawin anak perempuan itu.
Lain hal dengan dengan cara membayar perempuan yang tidak pernah membayar kepala. Jadi dalam hal membayar maskawin itu tidak hanya unag dan babi yang menajadi alat pembayaran maskawin. Tetapi yang paling sering dan sampai saat ini masih digunakan untuk membayar maskawin adalah “Kulit Bia”.
Sejak dahulu hingga saat ini kulit bia masih dapat digunakan oleh suku moni sebagai alat pembayaran maskawin dan kulit bia itu sendiri dapat dimanfaatkan oleh suku moni untuk keperluan hidupnya. Kulit bia tidak hanyaq digunakan oleh suku moni sebagai alat pembayaran ala kuno selain uang yang digunakan sebagai alat pembayaran ala modern. Tidak diketahui secara pasti tentang asal-usul kulit bia yang sudah sedang dan akan diginakan oleh suku moni tersebut. Karena kulit bia hanya terdapat di daerah pesisir pantai. Anehnya di pegunungan terdapat kulit bia yang tak terhitung jumlahnya.
Kulit bia yang dimaksud itu pun ada keterbatasannya. Dan juga dalam budaya orang migani kulit bia itu sendiri ada tingkatan dan juga ada nama tersendiri. Yakni nam-nama kulit bia itu yang lebih besar nilainya beda juga dengan kulit bia yang tak ada nilai sama-sekali.
System pembayaran dalam suku moni selalu dipatokan dengan cara pembayaran ibu dari anak perempuan yang hendak mau diminta atau dituntut maskawin. System ini sudah dianggap sudah menjadi ketentuan umum yang berlaku dalam kehidupan budaya suku migani atau suku moni. Cara membayarnya itu ikut sesuai dengan “tubuh manusia’ bukan beli manusianya tetapi cara membayarnya hamper mirip dengan tubuh manusia. Pertama yang harus dibayar adalah “Indo”. Indo dianggap sebagai kepala. Yang kedua yang harus dibayar adalah “Hondo”. Hondo dianggap sebagai leher. Dan yang berikut adalah “saje”. Yang dimaksud dengan saje disini adalah bagia terkecil dari inti maskawin itu. Kemudia ditamabah dengan “Wogo”. Wogo yang dimaksudkan disini adalah babi. Jadi babi juga digunakan untuk membayar maskawin. Bayar dengan babi pun tergantung pada pembayaran awal. Pembayaran awal yang saya maksudkan adalah disamakan dengan ketentuan dari ibu si anak perempuan. Tingkatan nilai kulit bia yang digunakan untuk menbayar itu pun tergantung pada ketentuan dari pihak perempuan. Samapi saat ini dalam kehidupan suku moni tingkat nilai kulit bia mencapai dua belas (12) tingkat. Dua belas tingkat sama nilai dengan uang seratus juta dan seterusnya sampai tingkat yang paling rendah dengan senilai dengan Rp.100.000 dan lainnya dapat disesuaikan dengan ketentuan dan kesepakatan.

by : Arnold Belau

Kapankah Pelanggaran HAM di Papua Akan berakhir?

Hari ini adalah hari HAM sedunia. Hari HAM sedunia jatuh pada setiap tanggal 10 desember. Bicara soal Hak-hak Asasi Manusia pada dasarnya kita berbicara soal harga diri setiap manusia beserta hak-haknya. Jika dikalkulasi mulai dari tahun 1948 dimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sudah 63 tahun setelah hak-hak asasi manusia dideklarasikan.
Pelanggaran HAM di indoensia akhir-akhir ini marak terjadi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
Sejak indonesia merebut papua dari belanda, pada tahun 1960-an silam dengan perbagai tindakan pembohongan. Hingga saat ini berbagai tindakan yang sifatnya melanggar hak-hak asasi manusia kerapkali terjadi di pulau berbentuk kasuari.
Banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah indonesia terhadap warga sipil di papua, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa orde baru mulai dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1999 tidak sedikit pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis terhadap rakyatnya (baca di http://ithum.wordpress.com/2008/02/28/data-data-kasus-pelanggaran-ham-semasa-orde-baru/ dan http://fokreninlove.blogspot.com/2011/04/pelanggaran-ham-di-indonesia-sebelum.html). Itu pun yang diketahui, tak terhitung juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah secara diam-diam yang belum diketahui hingga saat ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warganya itu tak pernah diselesaikan satu kausu pun hingga saat ini.
Pelanggaran di papua sudah lewat batas, hal ini dilakukan oleh para apartur militer Negara Indonesia, dimana sejak papua dijadikan daerah jajahan Negara indnesia. Di papua pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia di papua sudah cukup memprihatinkan, dan kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di papua dan umumnya di lakukan oleh aparat militer terhadap rakyat pribumi di papua. Sampai dengan saat ini kasus-kasus pelanggaran HAM di papua belum diselesaikan secara maksimal, dan dengan adanya hal inilah yang menyebabkan timbulnya akar konflik antara rakyat pribumi dengan pemerintah Indonesia.
Sebaiknya sebagai Negara demokrasi Negara Indonesia harus mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di papua maupun papua barat. Bagi Negara Indonesia OTSUS merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah papua lebih khusus kepada pelanggarana hak-hak asasi manusia di bumi papua. Disamping itu selang waktu berjalan dan tidak sedikit darah yang bertumpahan di bumi ini, dan lebih mengerikan lagi adalah warga-warga sipil yang tak bersakah yang selalu menjadi sasaran utama.
Jalan satu-satunya yang harus ditempuh dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di papua adalah “Memberiakan kebebasan yang sepenuhnya kepada Papua untuk mengatur rumah tangga sendiri” alias “MERDEKA” tanpa ada penindasan, penyiksaan, dan tekanan. Tiada cara lain selain cara ini. Sehingga Indonesia jangan dengan sewenang-wenang melakukan penjajahan di bumi papua.
Sebelum hal ini tercapai maka hal ini sangat mementukan bahwa akar persoalan yang terjadi di papua akan terus berlanjut tanpa ada titik penyelesaian yang jelas. Negara indosia juga harus mengakui kedaulatan kemerdekaan papua yang diproklamasikan pada tahun 1962 silam. Karena papua juga memiliki hak untuk memerdekakan diri dalam arti “MERDEKA”, mengatur rumah Tangga sendiri sebagai bangsa yang merdeka di atas tanah leluhurnya.
Sehingga sampai saat ini belum jelas kapan akan berakhirnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer terhadap rakyat pribumi yang tak bersalah dibumi papua. Karena bukanlah Negara Indonesia yang memgang nasib hidupnya orang papua.
Bahkan sampai saat ini indonesia merangcang UP4B sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah papua saat ini. Indonesia perlu tahu bahwa papua tidak pernah minta uang kepada Jakarta. Mau buat apa dengan uang-uang itu. Sebaiknya Jakarta gunakan uang-uang itu untuk membangun negara indonesia. Karena status papua jelas. Dan papua bukan minta makan atau minum tetapi papua ingin Jakarta membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya untuk papua.dak pernah memberikan ruang gerak yang layak untuk papua. Papua selalu dijadikan “anak tiri”nya Indonesia.

Akar permasalahannya semua pada Jakarta. Jakarta tidak pernah terbuka terhadap warga papua.
Pelanggaran HAM yan dilakukan oleh pemerintah terhadap warga papua kian hari semakin membukit dan terus bertambah. Korban jiwa berjatuhan disana sini. Pelanggaran HAM tersebut tak satupun kasus yang dapat diselesaikan dengan baik tetapi selalu membiarkan dan berlalu begitu saja. Yang lebih para lagi adalah aparat dalam hal ini TNI/POLRI selalu menyangkal bahkan menyembuyikan tindakan pelanggran yang mereka perbuat itu.
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan.Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945Republik Indonesia, seperti padapasal 27 ayat 1, pasal 28,pasal 29 ayat 2,pasal 30 ayat 1,dan pasal 31 ayat 1. Sudah jelas ada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang membicarakan HAM, tetapi negara Indonesia terus dan terus melakukan pelanggaran baik terhadap peraturan yang dibuat oleh negara indonesia, apalagi saol lain.
Sebagai akhir ingin saya katakana bahwa negara indonesia stop sudah, tidak bisa akui negara papua barat kh? Dahulu presiden sikarno mengatakn “bubarkan NEGARA boneka buatan Belanda” salah satu bunyi isi TRIKORA. Berarti indonesai mengakui bahwa papua itu negara. Dari pada Jakarta sibuk dengan papua, dan juga dari pada saya (Papua) hidup sengasara dalam negara yang ini lebih baik merdeka. Tidak ada solusi lain selain “REFERENDUM dan MERDEKA”.
Arnold)*