 |
| bendera indonesia |
illary Clinton, Diplomasi Publik dan Skenario Balkanisasi Nusantara
Dikirim oleh Webmaster
Kedatangan Menteri Luar Negeri baru Amerika Serikat Hillary Rodham
Clinton ke Jakarta belum lama ini Februari lalu, memang cukup istimewa
dan mengundang simpati berbagai kalangan masyarakat Indonesia pada
umumnya.
Maklum, mantan isteri Presiden Amerika Bill Clinton
itu tidak sekadar datang dan mengadakan pertemuan dengan presiden
beserta para menteri di Jakarta seperti yang dilakukan oleh George W.
Bush. Melainkan juga menjalin serangkaian pertemuan dengan berbagai
elemen masyarakat seperti para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat
seperti yang digelar di Gedung Perpustakaan Nasional.
Ini
memang sebuah model dari strategi Diplomasi Publik yang diterapkan
oleh Departemen Luar Negeri Amerika bahkan sejak era kepresidenan
George W. Bush. Hanya saja, karena kebijakan luar negeri Bush yang
memprioritaskan pada pendekatan militeristik yang ofensif terhaap
berbagai negara berkembang, terutama negara-negara berpenduduk Islam,
maka strategi Diplomasi Publik Amerika jadi tidak ada gunanya sama
sekali.
Sekarang, dengan gaya kepemimpinan Barrack Obama yang
berhaluan partai democrat yang secara tradisional selalu mengedepankan
demokrasi dan penegakan Hak-Haka Asasi Manusia, maka Diplomasi Publik
ala Hillary Clinton bisa menjadi efektif kembali.
Inilah yang
diperagakan oleh Hillary ketika dalam rangkaian lawatannya ke Jepang,
Indonesia, Cina, dan Korea Selatan. Betapa tidak. Sampai yang namanya
acara hiburan musik yang yang dipagelarkan oleh sebuah stasiun TV
swasta, Hillary dengan antusias menyempatkan hadir dan ikut serta dalam
acara tersebut.
Gaya Bisa Sembunyikan Substansi
Namun berbagai elemen strategis baik di jajaran pemerintahan, swasta
maupun lembaga swadaya masyarakat, sebaiknya jangan terpedaya oleh gaya
diplomasi public ala Hillary Clinton.
Skema dan kebijakan
strategis pemerintahan Obama pasca Bush inilah yang harus dicermati
secara seksama. Justru latarbelakang Obama yang kulit hitam dan pernah
mukim di Indonesia, secara sadar atau tidak justru bisa dimanfaatkan
sebagai intrumen psikologis untuk menaklukkan ego para elit politik di
pemerintahan maupun DPR yang sepanjang masa kekuasaan Bush boleh
dibilang sangat anti Amerika.
Apalagi dengan adanya invasi Bush
ke Afghanistan dan Irak yang notabene negara berpenduduk mayoritas
Islam, maka sentiment Amerika praktis telah menjadi isu untuk meggalang
solidaritas seluruh elemen-elemen Islam yang ada di Indonesia. Tak
terkecuali Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi massa Islam
terbesar di Indonesia namun berhaluan moderat dan penuh
toleransi.
Karena itu, adanya pergeseran politik luar negeri
Obama melalui gaya Diplomasi Publik Hillary Clinton, merupakan opsi yang
logis diterapkan Amerika untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi
semasa Bush berkuasa.
Namun, apakah ada yang berubah secara
fundamental dari sisi motivasi Amerika sebagai kekuatan global yang
bertujuan menguasai dunia? Rasa-rasanya belum ada perubahan yang berarti
alias sama saja.
Tidak percaya? Dalam kampanye Obama, meski
dia secara tega akan menarik mundur pasukan Amerika dari Irak, tapi
lucunya Obama malah mendesak agar jumlah pasukan Amerika di Afghanistan
malah diperbanyak.
Ada apa di balik opsi yang diambil Obama
tersebut? Tak sulit menjawabnya. Afghanistan tidak saja berbatasan
dengan Pakistan yang selama ini berada dalam pengaruh Amerika baik dari
segi politik maupun militer, tapi pada saat yang sama Afghanistan adalah
negara yang secara langsung bisa mengakses negara-negara
Asia Selatan yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Seperti
Khazakstan, Uzbekistan, Kirgistan, dan lain sebagainya.
Negara-negara ini, menurut beberapa sumber informasi yang berhasil
dihimpun Global Future Institute (GFI, memiliki sumberdaya alam
khususnya minyak dan tambang batubara, dan dalam skala yang cukup besar.
Selain itu, kebijakan luar negeri Obama yang tetap offensif terhadap
Afghanistan, merupakan indikasi bahwa Amerika mulai tidak mempercayai
Presiden Pakistan Jenderal Parvez Musharaf.
Apalagi selama ini
Inter Service Intelligence(ISI), badan intelijen Pakistan secara
diam-diam tetap mendukung dan melindungi kelompok-kelompok Islam radikal
termasuk Taliban dan Al-Qaeda.
Artinya, meski Obama dan
Clinton memilih pendekatan non-militer dalam menarik simpati dan
dukungan negara-negara berkembang termasuk Indonesia, namun ketika
ancaman nyata memang cukup jelas bagi mereka seperti kasus Afghanistan,
maka
Obama dan Clinton pun akan mendukung opsi penggunaan kekuatan
bersenjata.
Kepentingan Strategis AS di Indonesia
Dengan cara pandang tadi, maka lawatan Menlu Clinton ke Jakarta Februari
lalu pastilah sarat dengan kepentingan strategis. Meski dalam
pernyataannya setelah bertemu Menlu Hassan Wirajuda Menlu Clinton memuji
praktek demokrasi di Indonesia, namun yang tersirat adalah peringatan
agar Indonesia jangan sekali-kali punya keinginan untuk merubah.
Di sinilah sisi rawan dari platform politik pemerintahan Obama. Dengan
demokrasi dan penegakan HAM sebagai isu sentral, maka masalah masa depan
Aceh dan Papua bisa menjadi durii dalam daging bagi hubungan
Indonesia-Amerika ke depan.
Apalagi sebuah badan riset dan
pengembangan strategis di Amerika bernama Rand Corporation, yang dikenal
sering melayani secara akademis kepentingan Departemen Pertahanan
Amerika(Pentagon) dan atas dukungan dana dari Pentagon,
internasionalisasi Aceh ternyata masih merupakan isu sentral dan agenda
mereka hingga sekarang.
Bahkan dalam scenario building yang mereka gambarkan, wilayah Indonesia harus dipecah menjadi delapan bagian.
Sekadar informasi, rekomendasi Rand Corporation ihwal memecah Indonesia
jadi 8 bagian tersebut dikeluarkan pada tahun 1998. Artinya, pada masa
ketika Presiden Clinton masih menjabat sebagai presiden. Berarti
rekomendasi Rand Corporation atas sepengetahuan dan sepersetujuan
Presiden Clinton dan Pentagon.
Nah dengan demikian, menjadi
cukup beralasan bahwa rekomendasi Rand Corporation tersebut akan
dijadikan opsi oleh Obama. Maklum, rekomendasi Rand Corporation
dikeluarkan ketika suami Hillary masih berkuasa.
Artinya,
skenario ”Balkanisasi Nusantara” menjadi opsi yang logis untuk
diterapkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika di era Obama dan Hillary
Clinton.
Dalam skenario Balkanisasi ini, akan ada
beberapa negara yang terpisah dari NKRI. Yaitu Timor Timur, dan ini
sudah terjadi pada 1999. Lalu Aceh, sepertinya sedang dalam proses dan
berpotensi untuk pecah dengan melalui MoU Helsinki dan kemungkinan
menangnya Partai Lokal di Aceh pada Pemilu 2009. Kemudian Ambon, Papua,
Kalimantan Timur, Riau, Bali. Dan sisanya tetap Indonesia.
Anggap saja skenario ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintahan
Obama, maka besar kemungkinan skenario ini akan dijalankan Amerika tidak
dengan menggunakan aksi militer.
Dalam skema ini, Diplomasi
Publik Menlu Clinton akan menjadi elemen yang paling efektif untuk
menjalankan skenario Balkanisasi Nusantara tersebut.
Dengan
kata lain, mengakomodasi dan menginternasionalisasi masalah Aceh atau
Papua, akan dipandang oleh Amerika sebagai bagian dari gerakan demokrasi
dan penegakan HAM.
Dalam kaitan ini pula, Uni Eropa memang
sejauh ini memang sudah menjadi pemain sentral di Aceh pasca MoU
Helsinki. Misalnya saja Pieter Feith, Juha Christensen sementara dari
persekutuan Inggris, Australia dan Amerika, mengandalkan pemain
sentralnya pada Dr Damien Kingsbury dan Anthoni Zinni.
Mereka
semua ini dirancang sebagai agen-agen lapangan yang tujuannya adalah
memainkan peran sebagai mediator ketika skenario jalan buntu terjadi
antara pihak pemerintah Indonesia dan gerakan separatis. Ketika itulah
mereka-mereka ini menjadi aktor-aktor utama dari skenario
internasionalisasi Aceh, Papua, dan daerah-daerah lainnya yang
berpotensi untuk memisahkan diri dari NKRI.
Motivasi para
penentu kebijakan luar negeri Amerika memang bisa dimengerti. Karena
dengan lepasnya daerah-daerah tersebut, Amerika bisa mengakses langsung
kepada para elite daerah tanpa harus berurusan dengan pemerintahan di
Jakarta seperti sekarang ini.
Dorongan untuk memperoleh daerah pengaruh nampaknya memang bukan monopoli kepresidenan Bush. Obama pun pada
hakekatnya bertujuan sama meski denan metode yang berbeda.
Baik Bush maupun Obama agaknya menyadari bahwa konstalasi negara-negara
di kawasan Amerika Latin yang notabene merupakan daerah halaman belakang
mereka, ternyata semakin sulit untuk dikontrol. Dan bahkan berpotensi
menjadi negara musuh Amerika.
Perkembangan terkini adalah
menangnya calon presiden El Salvador yang berhaluan sosialis Mauricio
Funes. Ekuador yang sekarang dipimpin oleh Presiden Rafael Correa
seorang sosialis yang mengagendakan perlunya revolusi dalam ekonomi,
pendidikan dan kesehatan.
Luis Inacio Lula dari Brazil yang
memprioritaskan pengamanan energi, Evo Morales dari Bolivia yang
menekankan programnya pada nasionalisasi industri gas, pertambangan dan
kehutanan. Serta pengembalian tanah rakyat kepada petani miskin,
perlindungan warga Indian, dan sebagainya.
Beberapa presiden
Amerika Latin yang berhaluan kiri-tengah adalah Presiden Chilie Michele
Bachelet dan Presiden Peru Alan Garcia. Dan di atas itu semua, Hugo
Chavez dari Venezuela yang belakangan perseteruannya dengam Amerika
semakin menajam justru ketika Amerika dipimpin Obama yang lebih moderat
dari Bush.
Perkembangan beruntun di Amerika Latin tersebut
tentu saja mencemaskan Amerika, meski sebagai negara kecil tidak perlu
dikhawatirkan secara kemiliteran. Namun ketika negara-negara tersebut
tidak lagi kooperatif baik secara politik maupun ekonomi, jelas hal ini
sangatlah mengganggu.
Apalagi ketika hal itu kemudian memicu
kedekatan negara-negara latin tersebut kepada Cina, Rusia, Korea Utara,
Iran dan lain sebagainya.
www.selamatkan-indonesia.net